oleh

2021, Kejari Nganjuk Seret 12 Koruptor Duduk di Kursi Pesakitan, Begini Pelatihan APH Dalam Penanganan Korupsi

NGANJUK – Kejaksaan Negeri Nganjuk terus melakukan serangkaian upaya pencegahan tindak pidana korupsi maupun pemberantasan dan menyeret para koruptor duduk di kursi pesakitan. Di tahun 2021 tercatat sudah 12 koruptor digelandang kejaksaan duduk di kursi pesakitan dengan berbagai macam bentuk korupsi yang menjeratnya.

Membuktikan sekaligus menangani suatu tindak korupsi bukanlah perkara mudah, untuk itu para aparat penegak hukum (APH) khususnya Kejaksaan Negeri Nganjuk juga terus melakukan serangkaian pelatihan penanganan korupsi

Seperti halnya yang diikuti oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Nganjuk Dedi Irawan, SH,M.kn,MH yang mengikuti Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur yang telah berlangsung dari tanggal 15 hingga 17 November 2021 dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia tahun 2021.

Pelatihan : Agustina Arumsari, AK., MH., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi  tentang Audit Penghitungan Kerugian Negara, saat menyampaikan materi pelatihan penanganan korupsi (istimewa)

“Sebagai APH (aparat penegak hukum) sudah seharusnya terus mendalami bagaimana cara penanganan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan perundangan undangan. Karena seperti diketahui bersama kita melaksanakan tugas sesuai dengan Undang Undang, kita diikat oleh Undang Undang, sehingga dalam penanganan suatu perkara harus tetap berpegang pada koridor hukum yang berlaku, pelatihan ini intinya untuk mengasah kecakapan kita dalam penanganan tindak pidana korupsi,”ungkap kepala kejaksaan Negeri Nganjuk Nophy Tennophero Suoth SH.,MH, Kamis 25 November 2021

Untuk diketahui 12 koruptor yang diseret Kejaksaan Negeri Nganjuk ke pengadilan dan saat ini tengah menjalani proses sidang dan sebagian telah divonis oleh majelis hakim itu diantaranya adalah Sutrisno dan Rudi Setiawan terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi Perbantuan atau Permufakatan jahat dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017.

Kemudian Nidi Bin Sarimin (Nidi Basuki) mantan Kepala Desa Putren Sukomoro yang terjerat Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2015. Koderi SH dan Hari Mustaji terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Pungutan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dan yang paling menghebohkan jagat Anjuk Ladang adalah Bupati non aktif Novi Rahman Hidayat (NRH) bersama ajudannya dan empat camat aktif dan seorang mantan camat

Daftar Hadir : Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Nganjuk Dedi Irawan, SH,M.kn,MH mengikuti Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur (Istimewa)

Dimana dari 7 terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengisian Perangkat Desa dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemkab Nganjuk itu lima koruptor telah divonis 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta. Kelima koruptor itu diantaranya adalah Dupriono, SH., M.Si., Tri Basuki Widodo, Edie Srianto, Harianto dan Bambang Subagio.

Dengan kinerja yang cukup menguras konsentrasi dalam penegakan hukum itulah sudah seharusnya para APH dibekali dengan berbagai macam keterampilan dalam penyelidikan maupun penyidikan. Meski seperti diketahui APH sudah barang tentu merupakan putra putri terbaik bangsa dimana sebelum menjadi seorang APH melalui seleksi yang cukup panjang

Adapun peserta yang mengikuti acara pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur berjumlah 50 orang dari berbagai perwakilan Instansi diantaranya adalah Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Jawa Timur.

Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber Agustina Arumsari, AK., MH., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi  yaitu tentang Audit Penghitungan Kerugian Negara. “Penyelenggaraan pengadaan memuat kisah keterpautan banyak variable dalam rangkaian ekosistem pengadaan yang dapat saling mempengaruhi. Tak hanya pelaku pengadaan yang dituntut kompeten dalam kewenangan, unsur lainpun wajib turut berkontribusi positif dalam perwujudan tujuan pengadaan” kata Agustina Arumsari

Reporter  : Agus

Editor      : Taufin A

Komentar

News Feed