oleh

Timsus Kejaksaan Siap Tindak Tegas Mafia Tanah di Kabupaten Nganjuk

NGANJUK – Kejaksaan Negeri Nganjuk membentuk timsus (Tim Khusus) pemberantasan mafia tanah. Tim yang terdiri Seksi Intelijen, Seksi Pidana Khusus (Pidsus), seksi Pidana Umum (Pidum) dan Seksi Perdata Tata Usaha Negara (Datun) bertugas mencegah sekaligus memberantas prtaktik curang mafia tanah yang tentunya merugikan masyarakat dan menghambat  proses pembangunan yang saat ini tengah digencarkan pemerintah.

Pembentukan timsus tersebut merupakan instruksi langsung dari Jaksa Agung Republik Indonesia. Pembentukan tim pemberantasan mafia tanah lintas seksi ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nophy Tenophero Suoth SH.,MH pada kegiatan “Diskusi Terbatas Dengan Insan Pers Kabupaten Nganjuk”yang digelar di empokan Kejari Nganjuk pada Senin 6 Desember 2021

“Mafia tanah ini adalah perbuatan yang sangat tercela dan berpotensi menghambat proses pembangunan yang sedang digencarkan oleh pemerintah, Timsus gabungan antar seksi ini kita harapkan akan mempercepat penanganan kalau adalah masalah yang berkaitan dengan mafia tanah,”ujar Kajari

Selain membentuk Timsus, lanjut Kajari pihaknya juga telah berkolaborasi dengan pihak terkait diantara adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), “Kolaborasi ini sebagai salah satu upaya kita dalam rangka pencegahan praktik – praktik mafia tanah di Kabupaten Nganjuk ini,”ungkapnya

Tidak hanya membentuk timsus dilingkup internal dan kolaborasi dengan BPN dilingkup eksternal, Kejaksaan Negeri Nganjuk juga telah membuat hotline khusus pengaduan untuk pencegahan terjadinya praktik mafia tanah, “Masyarakat bisa langsung menyampaikan kepada kami melalui hotline khusus ini, kita juga telah menyediakan konsultasi hukum dari seksi perdata dan tata usaha Negara baik secara online maupun offline,”katanya

Timsus Mafia Tanah ini, sambung Kajari juga memiliki tugas untuk mencermati kasus kasus pertanahan, apakah kasus tersebut murni antar warga ada aktor intelektual maupun oknum oknum berpengaruh yang membekingi, “Ini intruksi langsung dari Jaksa Agung, agar kita yang di daerah mencermati kasus kasus pertanahan di Kabupaten Nganjuk ini,” paparnya

Sementara berkaitan dengan pembebasan lahan Proyek proyek strategis Nasional di Kabupaten Nganjuk yang tentunya akan dibutuhkan lahan untuk dibebaskan, pihak kejaksaan telah melakukan pendampingan, “Untuk proyek pembangunan bendungan Samantok pendampingan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, tapi kami ditingkat daerah berkoordinasi untuk memonitor, mengenai jalan tol (Nganjuk-Kediri,red) secara resmi kami memang belum melakukan pendampingan. Namun kami tetap melakukan monitoring mengenai progres yang sedang berjalan,”urainya

Dan hingga saat ini, masih kata Kajari Kejaksaan Negeri Nganjuk belum menerima laporan yang berkaitan dengan mafia tanah terutama berkaitan dengan rencana pembangunan jalan tol Nganjuk – Kediri, “Kami juga berharap teman teman media menyampaikan kepada masyarakat, apabila ada masyrakat yang menjadi korban praktik mafia tanah monggo silahkan melapor kepada kami,”pungkasnya

Reporter  : Agus

Editor      : Taufin A

 

Komentar

News Feed