oleh

JPU Tuntut Bupati Non Aktif NRH 9 Tahun & Ajudanya 4 Tahun Penjara

NGANJUK – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kembali menggelar Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Penerimaan dan Pemberian Uang dalam Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Terdakwa Bupati Non Aktif Novi Rahman Hidhayat (NRH) dan M Izza Muhtadin selaku ajudannya pada Kamis, 23 Desember 2021.

Pada persidangan yang digelar secara online dari ruang sudang Tipikor Surabaya dan Rutan Kelas II B Kota Nganjuk tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bupati non aktif NRH dengan 9 tahun penjara dan denda sebesar denda sebesar Rp. 300 juta subsidair 8 bulan kurungan. Sedangkan, Terdakwa M Izza Muhtadin dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun serta denda sebesar Rp. 150 juta subsidair 6 bulan kurungan

“Dalam amar Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa Novi Rahman Hidhayat ( Bupati Nganjuk) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e ayat dan Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,”ujar Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nophy Tenophero Suoth SH.,MH Jumat 24 Desember 2021

Sedangkan ajudannya (M Izza Muhtadin,red), sambung Kajari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, “Untuk sidang lanjutan dengan agenda Pembacaan Nota Pembelaan / Pledoi dari Tim Penasihat Hukum kedua terdakwa akan digelar pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 mendatang,” jelasnya

JPU dalam persidangan perkara tersebut, lanjut Kajari merupakan Tim JPU Gabungan yang terdiri dari  Kejaksaan Agung yaitu Eko Baroto, SH., MH. dan Tim dari Kejaksaan Negeri Nganjuk Andie Wicaksono, SH., MH. dan Sri Hani Susilo, SH., “Secara umum persidangan berjalan dengan lancar dan menjadi perhatian masyarakat. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH. serta  Anggota Majelis Hakim  Emma Ellyani, S.H., M.H. dan Abdul Gani, S.H., M.H.,”ungkapnya

Seperti diketahui pada persidangan sebelumnya, Ketok palu majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya menjadi akhir perjalanan 4 camat non aktif dan seorang mantan camat. Dua tahun penjara harus dijalani kelima pejabat pemerintah kabupaten Nganjuk tersebut.

Kelimanya turut terjerat dalam perkara Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidhayat (NRH)  Sidang vonis pada Senin 8 November 2021 itu mungkin menjadi hari bersejarah bagi kelima camat yang kini memiliki gelar napi.

Kelima terdakwa yang sekarang memiliki label narapidana itu diantaranya adalah Camat Pace nonaktif Dupriono, mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo, Camat Tanjunganom nonaktif Edie Srianto, Camat Berbek nonaktif Harianto, dan  mantan Camat Loceret Bambang Subagio.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk Nophy Tennophero Suoth menyampaikan, sidang dihadiri tim jaksa penuntut umum (JPU) gabungan, dari Kejaksaan Agung yang dihadiri jaksa Eko Baroto, serta tim dari Kejari Nganjuk yang terdiri dari jaksa Andie Wicaksono dan Sri Hani Susilo.

Adapun majelis hakim dipimpin oleh I Ketut Suarta, bersama hakim anggota Emma Ellyani dan Abdul Gani. Kelima terdakwa disebut Nophy mengikuti jalannya persidangan secara virtual, dari Rutan Medaeng Cabang Kejaksaan Tinggi Jatim. “Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan vonis terhadap kelima terdakwa,” ujar Nophy.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakin, lanjut Nophy, tiga terdakwa yakni Dupriono, Tri Basuki Widodo dan Edie Srianto dinilai terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UURI No. 31 tahun 1999 Jo. UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ketiganya dihukum selama 2 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, ditambah pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100 juta, subsider enam bulan kurungan serta dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu,” terang Nophy.

Sedangkan untuk terdakwa Harianto dan Bambang Subagio, lanjut Nophy, juga dinilai terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UURI No. 31 tahun 1999 Jo. UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Kedua terdakwa juga divonis dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100 juta, subsider 6 bulan kurungan dan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5 ribu,” ujarnya. Atas amar putusan tersebut, kelima terdakwa didampingi kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. “JPU juga sama menyatakan pikir-pikir,” imbuh Nophy.

Reporter  : Agus

Editor      : Taufin A

Komentar

News Feed