oleh

Terima Surat Kuasa Khusus, Kejari Tanda Tangani MoU dengan DPRD Nganjuk

NGANJUK – Kejaksaan Negeri Nganjuk telah mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Presiden RI untuk mewakili dalam perkara perdata di tingkat Peninjauan Kembali dan Jaksa Pengacara Negara telah berhasil memenangkan perkara tersebut dan pada tahun 2021.

Karena hal itulah pada Jumat, 27 Mei 2022 dimulai pukul 15.30 WIB bertempat di ruang Rapat DPRD kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk dengan Kejaksaan Negeri Nganjuk

“Selain itu, Kejaksaan Negeri Nganjuk juga telah mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah daerah dalam perkara perdata dan sekarang masih dalam tingkat kasasi.” Unkap Kejari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth SH.,MH Sabtu 28 Mei 2022.

Kejaksaan Negeri Nganjuk, lanjut Kajari mempunyai para Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang handal dan profesional dalam bidangnya sehingga dapat untuk dikolaborasikan untuk melibatkan Kejari Nganjuk dalam mewakili kepentingan DPRD Kabupaten Nganjuk

“Semoga kegiatan perjanjian kerjasama ini bisa berjalan dengan baik untuk saling mendukung terciptanya kinerja yang lebih baik dan terciptanya sinergitas yang lebih baik.” Harap Kajari.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kajari didampingi oleh oleh Kasi Datun Kejaksaan Negeri Nganjuk Boma Wira Gumilar,SH.MH Kasi Pidum Roy Ardyan Nur Cahya,SH.MH Kasi Pidsus Andie Wicaksono,SH.,MH Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah,SH Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Johnson E Tambunan,SH.MH dan Kepala sub bagian Pembinaan Drs. Budi Santoso,SH.

Sementara itu dari pihak DPRD hampir seluruh anggota menghadiri jalannya rangkaian kegiatan mendampingi para pimpinan yang hadir diantaranya adalah Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono.A.md, wakil ketua I DPRD Kabupaten nganjuk H Ulum Basthomi,S.Ag.M.Si, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Haria Yuangga, dan Wakil Ketuan III DPRD Kabupaten Nganjuk Jianto.

Kegiatan yang dilaksanakan setelah rapat paripurna pembahasan Ranperda tersebut juga diikuti oleh Sekretaris DPRD Joko Wasisto dan jajarannya. Dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa Kegiatan Penandatangan perjanjian Kerjasama ini sebagai bentuk Perpanjangan Perjanjian Kerjasama yang telah habis masa berlakunya.

“Perjanjian Kerjasama ini penting untuk dilaksanakan khususnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dan Nantinya bisa untuk meminta Bantuan Hukum dan pendapat Hukum dari Kejaksaan Negeri Nganjuk,” jelas Tatit Heru Tjahjono

Secara umum seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun.

Reporter   : Agus

Editor       : Taufin

Komentar

News Feed